perbup tentang pemilihan kepala desa. Desa. perbup tentang pemilihan kepala desa

Judul. 23 Tahun 2014; PP No. Peraturan Perundang-undangan. 59, BD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4). Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019. ABSTRAK: bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah. Subjek. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). Mencabut: Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehinggaPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Bentuk. 2019/NO. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018 . 35, BD Kabupaten Summenep Tahun 2021 No 35. 30, BD. 14. 43. 12 Desember 2019 Diundangkan Tanggal. E. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022. bahwa beberapa ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015, tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; b. August 6, 2022. Apr 28, 2021 · Mencabut: Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 41 HalamanJudul. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Mencabut Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 44. ABSTRAK: bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menjadi pedorqran dalam. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan b. 22 Mei 2019 Diundangkan Tanggal. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang di Kabupaten Lampung Selatan. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala. 22. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. Kepala Desa, dan Penutup. ABSTRAK: a. 2021. 4. Prohaba. T. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. Peraturan ini merupakan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD kepada Desa se-Kabupaten Lingga Tahun 2021. 2021. 67, BD. Bahasa. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016. Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang. 18. 18. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,. 2019/No. 13 Februari 2019 Berlaku Tanggal. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA . Tipe Dokumen. 5, BD. PerbupKaro041_2022. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk. PERBUP Kab. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang. ABSTRAK:. co. Mencabut peraturan Bupati Nomor 11 Tahun. bahwa pedoman tekni pelasanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun2015 tentangPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (Perbup) Nomor 17/2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin. TENTANG PPS DESA BANJAR SARI. U. pencalonan; c. 53, BD. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU, Menimbang Mengingat. ABSTRAK: a. Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 226); 6. bahwa. Desa - Pemilihan Umum Daerah. pemungutan suara; dan d. Pemerintah Kabupaten Tegal. Biaya Pemilihan Kepala Desa 6. 14. STATUS PERATURAN. 27 Halaman. Perbup 9 Tahun 2015. 47. 2021. Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; 1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: a. 2018. Ditetapkan Tanggal. com,- Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan no 51 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu. PERBUP Kab. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 30 huruf c angka 13 dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa; Mengingat 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 2021/NO. Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana. Judul. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. PEMILIHAN-PENGESAHAN-DAN-PENGANGKATAN-PELANTIKAN-DAN-PEMBERHENTIAN-KEPALA-DESA. desa-kepala desa-pemilihan. Peraturan Perundang-undangan. KEPALA-DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintahan desa dipandang perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; b. peraturan bupati ini berisikan tentang tata cara pemeilihan, pengesahan pengangkatan, pelantikan dan pemeberhentian kepala desa di kabupaten konawe utara dengan sistematika sebagai berikut : 1. 2 Tahun 2015. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahasa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; jumlah 6 halaman. PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA. Mencabut peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2Ol5 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara. NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. 40, BD 2019/40. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. Subjek. 16, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 16 Seri E Nomor 15. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Peraturan Perundang-undangan. Nomor. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentangPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pemilihan, Kepala Desa Perangkat Desa Staf Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Pengurus Badan Usaha Desa Pegawai Negeri Sipil Tni Dan Polri Sebagai Calon Kepala Desa, Pengadaan Bahan Jumlah Bentuk Ukuran Dan Warna Surat Suara Kotak. Login; Tema Jenis Tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021. s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala. 45. 9. 43 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Sumbawa No. pengesahan pengangkatan dan. Bangkalan, Lingkarjatim. 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. 29 Tahun 1959, UU No. 2022/NO. Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 65 Tahun 2017; 4. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2022 tentang TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2079 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat; b. Mengingat : 1. Berlaku. 5. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa telah. (4) Peresmian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 6. 1 Tahun 2015. pencalonan-pemilihan-pengangkatan-pemberhentian-kepala-DESA. 2018. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019. ABSTRAK: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat 31 ayat (2) UU no 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 49 permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa san pasal 69 ayat (3) peraturan daerah kabupaten jember nomor 7 tahun 2015 tentang desa; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala. E. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemilihan pencalonan pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa;. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ABSTRAK PERATURAN. 2 Tahun 2016. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 T ahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa , maka regulasi terkait proses pemilihan kepala desa antar waktu di KabupatenPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 33 Halaman. Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, wewenang, hak, kewajiban dan lerangan kepala desa, Laporan kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, masa jabatan Kepala Desa, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Perbup 19 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemalang No. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. PERBUP Kab. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 67 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga. Perbup Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Kepala Desa. Judul. 141 Halaman. ABSTRAK: bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai seleksi tambahan, pemungutan dan penghitungan suara, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan. E. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2021. 2019/NO. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Sebanyak 88 Desa di 15 Kecamatan se-Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, direncanakan bakal mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dibutuhkan. 2022. Judul.